Berita » Internasional

Tuduhan Tak Berdasar PBB Akan Memperburuk Situasi di Rakhine, Myanmar

Selasa, 25 Juli 2017
Penasihat Negara Myanamr, Aung San Suu Kyi menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB Yanghee Lee pada Jumat (21/7/2017). Foto: Facebook Myanmar State Counsellor Office

My24hours.net, Myanmar – Pemerintah Myanmar kecewa dengan pernyataan Yanghee Lee, pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, karena berisi banyak tuduhan tak berdasar dan kesalahan faktual, demikian menurut kantor Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.

Utusan PBB menyelesaikan kunjungan resmi keenamnya pada 21 Juli dengan sebuah konferensi pers yang memberatkan di Hotel Chatrium di Yangon pada tanggal 21 Juli.

Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa mereka kecewa dengan pernyataan misi pelapor khusus tersebut. Pemerintah Myanmar mengharapkan pernyataan tersebut mencerminkan kesulitan yang ada dalam menyelesaikan masalah yang merupakan warisan dari beberapa dekade konflik internal, isolasi dan keterbelakangan. Tetapi, pernyataan itu justru berisi banyak tuduhan dan kesalahan faktual.

Dalam rilis persnya Sabtu (22/7/2017), Menteri Kantor Penasihat Negara Myanmar menyatakan, bahwa resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) sesi ke-34 yang menyerukan sebuah misi pencarian fakta internasional ke Myanmar, didasarkan pada tuduhan yang tidak berdasar. Selain itu, misi tersebut akan lebih banyak mengobarkan masalah, daripada menyelesaikan situasi yang kompleks dan menantang di Negara Bagian Rakhine. Oleh karena itu, Myanmar memisahkan diri dari resolusi HRC tersebut.

Dalam rilis tersebut menyatakan, pemerintah Myanmar bertujuan mencapai negara yang damai, demokratis dan sejahtera bagi semua orang. Meskipun ada langkah yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam.

Meskipun menolak resolusi PBB, namun pemerintah Myanmar tetap bekerja sama dengan PBB dengan menerima dan menfasilitasi kunjungan Pelapor Khusus PBB Yanghee Lee.

Dalam kunjungannya Yanghee Lee menemui banyak perwakilan pemerintah tetapi ia dipertanyakan karena tidak menemui para kepala militer yang mewakili kementerian pertahanan, kementerian dalam negeri, hingga kementerian agama dan kebudayaan, mengingat mereka yang memahami situasi dan permasalahan yang ditudingkan kepada Myanmar.

Laporan Yanghee Lee juga dinilai tidak berdasarkan fakta dan lebih mengedepankan kesaksian bukan investigasi menyeluruh.

Konflik di Rakhine, Myanmar, merupakan konflik etnis antara etnis Rakhine dengan etnis Benggala yang mengklaim dirinya sebagai Rohingya. Konflik memuncak setelah terjadi pemerkosaan terhadap wanita etnis Rakhine yang dilakukan oleh 3 orang pria dari etnis Rohingya.[My24]

Kata kunci: