Tegas! Ini Kata Kapolri tentang Pendana Saracen

My24hours.net, Indonesia – Dugaan adanya pendana dan pemesan jasa dari kelompok Saracen membuat Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan jajaran kepolisian serius mengusut tuntas kasus penyebaran ujaran kebencian dan SARA oleh kelompok tersebut.

“Saya sampaikan tangkap-tangkapin saja. Yang mesan, tangkapin. Yang danain, tangkapin. Ada lagi sejenis dengan itu, tangkapin,” ujar Kapolri di kompleks Mabes Polri, Jakarta, seperti yang dilansir Kompas, Selasa (5/9/2017).

Ia mengatakan, tidak boleh ada konten-konten ujaran kebencian, hoax maupun yang menyerang ras, agama, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pembuatnya harus ditindak tegas.

“Karena mereka mainnya di cyber space. Maka kita melacaknya juga di cyber space, bukannya di lapangan,” kata Kalpori.

Saracen adalah jaringan kelompok yang memperjualbelikan konten fitnah dan kebencian berbasis suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di media sosial dengan menetapkan tarif sekitar Rp 72 juta dalam proposal yang ditawarkan ke sejumlah pihak.

Dalam kasus ini, hingga kini polisi telah menetapkan empat tersangka, yaitu JAS, MFT, SRN, dan AMH.

Sindikat ini pertama kali terungkap pada 23 Agustus 2017 yang lalu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Fakta tentang Saracen

Saracen merupakan sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan yang beroperasi di Indonesia.

Nama Saracen sendiri terinspirasi dari istilah saracen yang digunakan oleh orang Kristen Eropa terutama pada Abad Pertengahan untuk merujuk kepada orang yang memeluk Islam tanpa memandang ras atau sukunya.

Saracen menggunakan lebih dari 2000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Rilis resmi dari kepolisian menyebutkan bahwa akun yang tergabung dalam jaringan kelompok Saracen berjumlah lebih dari 800.000 akun. Konten sebaran semata bertujuan ekonomi. Media-media yang mereka miliki menyajikan berita atau konten yang tidak sesuai dengan kebenaran sesuai selera pemesan, salah satunya kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo.[My24]