Komunitas “Rohingya” Harus Kerja Sama dengan Pemerintah Myanmar

My24hours.net, Myanmar – Komunitas “Rohingya” harus bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar untuk merevitalisasi proses verifikasi kewarganegaraan, demikian rekomendasi Komite Penasihat untuk masalah Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.

Dalam laporan sementaranya, Komisi Penasehat negara bagian Rakhine (Advisory Commission on Rakhine State), Kamis (16/3/2017) menyampaikan hampir 30 rekomendasi tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Myanmar untuk segera memperbaiki situasi di lapangan di negara Rakhine yang berkonflik.

Salah satu laporan komisi tersebut merekomendasikan verifikasi kewarganegaraan di negara bagian Rakhine, yaitu pemerintah Myanmar harus segera menetapkan strategi dan waktu yang jelas untuk proses verifikasi kewarganegaraan. Strategi ini harus transparan, efisien, dan dengan dasar yang kuat yang terkandung dalam undang-undang yang ada.

“Komunitas Rakhine dan Muslim (“Rohingya”) harus bekerja secara konstruktif dengan pemerintah untuk merevitalisasi proses verifikasi kewarganegaraan,” kata komisi tersebut dalam rekomendasinya dalam konferensi pers, Jumat (17/3/2017).

Komisi tersebut menyadari sejumlah kekhawatiran yang belum terselesaikan seputar verifikasi kewarganegaraan dan merekomendasikan bahwa hal tersebut diklarifikasi dan diselesaikan tanpa penundaan.

Laporan dan rekomendasi sementara sebanyak 15 halaman tersebut termasuk di antaranya akses kemanusiaan dan media, keadilan dan supremasi hukum, masalah perbatasan dan hubungan bilateral dengan Bangladesh, pembangunan sosial ekonomi, pelatihan pasukan keamanan, kewarganegaraan dan kebebasan bepergian, penutupan kamp pengungsi, masalah budaya, dialog antar-komunitas, keterwakilan dan partisipasi dalam kehidupan publik dan hubungan regional, karena sebagian cara bertujuan untuk meredakan ketegangan di wilayah konflik.

Kantor Penasihat Negara Myanmar mengeluarkan pernyataannya kemarin yang menyatakan bahwa pemerintah Myanmar menyambut baik laporan sementara dari Komisi Penasihat pimpinan Kofi Annan tersebut.

Pernyataan itu juga mengatakan, pemerintah Myanmar sepakat dengan rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan tersebut, dan percaya bahwa hal ini akan memiliki dampak positif pada proses rekonsiliasi dan pembangunan bangsa.

Kofi Annan telah memimpin Komisi Penasehat untuk negara bagian Rakhine sejak bulan Agustus tahun lalu. Pemerintah Myanmar telah memberikan mandat kepada Komisi tersebut untuk mengusulkan rekomendasi meningkatkan kesejahteraan semua warga di negara bagian Rakhine.

Pekerjaan dari anggota komisi yang beranggotakan enam warga Myanmar dan tiga warga internasional menjadi lebih menantang pada awalnya saat 9 Oktober 2016 sekelompok warga “Rohingya” bersenjata melancarkan serangan terkoordinasi ke pos jaga perbatasan, menewaskan sembilan polisi dan merampas senjata dan amunisi.[MY24]